Proyek Banprov Fraksi PDIP di Brebes Disorot, Warga Keluhkan Kualitas Talud yang Dikerjakan Rekanan Dewan
BREBES – Proyek pembangunan talud di Desa Bantarkawung, Kecamatan Bantarkawung, Kabupaten Brebes, menuai sorotan warga. Proyek ini berasal dari Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah (Banprov) tahun 2025 yang diusulkan oleh Fraksi PDIP DPRD Provinsi Jawa Tengah.
Pekerjaan berada di wilayah Dukuh Cipicung RW 02 dengan panjang sekitar 140 meter dan tinggi 1,5 meter. Dana yang digelontorkan sebesar Rp150 juta. Namun proyek tersebut mulai dipertanyakan warga karena kualitas material yang digunakan dianggap tidak sesuai.
Talud yang dibangun menggunakan batu blonos, jenis batu yang mudah hancur dan kurang cocok untuk penahan tanah. Warga khawatir bangunan tidak akan bertahan lama, terutama saat musim hujan.
“Taludnya pakai batu blonos, itu cepat rapuh. Harusnya pakai batu yang lebih kuat,” ujar seorang warga yang melihat langsung pekerjaan di lapangan.
Pekerjaan proyek disebut dikerjakan oleh Wastar, warga Desa Jipang, yang disebut sebagai rekanan dari salah satu anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah. Kepala Desa Bantarkawung, M. Rivai, membenarkan hal tersebut.
“Yang mengerjakan Wastar dari Jipang, dia rekanan dari anggota dewan yang membawa program ini,” kata Rivai saat ditemui, Kamis (17/7/2025).
Menurut warga, proyek ini harus diawasi lebih serius agar sesuai spesifikasi teknis. Mereka tidak ingin bantuan dari pemerintah provinsi ini justru dikerjakan asal-asalan.
“Kalau kualitasnya buruk, ya nanti cepat rusak. Padahal ini penting untuk mencegah longsor,” kata warga lainnya.
Warga berharap pemerintah, baik dari dinas terkait maupun legislatif, turun langsung mengecek kondisi di lapangan. Mereka ingin proyek yang dananya cukup besar ini memberikan manfaat jangka panjang.
“Ini uang rakyat, jangan disia-siakan. Harusnya dikerjakan dengan benar,” ujar seorang tokoh masyarakat.
Sorotan warga bukan semata soal teknis, tapi juga soal tanggung jawab. Apalagi proyek ini membawa nama fraksi partai politik besar. Harusnya bisa jadi contoh pelaksanaan program yang berkualitas.
Warga mendesak agar ke depan proyek bantuan pemerintah lebih transparan dan diawasi bersama. Mereka tidak ingin pembangunan hanya jadi formalitas, tanpa memperhatikan mutu.
“Kami mendukung program dari provinsi, tapi tolong dikerjakan dengan baik. Jangan asal jadi,” pungkas warga.(*)
Pos Terkait
Trending Post
Tidak ada komentar