Warga Grobogan Bongkar Dugaan Penyalahgunaan Tanah Bengkok oleh Sekdes
GROBOGAN – Warga Desa Kalirejo, Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan, membongkar dugaan penyalahgunaan pengelolaan tanah bengkok. Selama 16 tahun, hasil lelang tanah bengkok yang seharusnya masuk kas desa diduga tidak pernah dilaporkan. Potensi kerugian desa diperkirakan mencapai Rp 832 juta.
Yatno, warga setempat yang sudah 10 tahun menggarap lahan bengkok, mengaku menyetor langsung uang sewa ke Sekretaris Desa (Sekdes) Kalirejo tanpa melalui kas desa.
“Setiap tahun kami setor ke Pak Carik, tidak lewat kas desa. Saya sewa seperempat bau Rp 3 juta per tahun. Kalau sawah di tengah biasanya lebih mahal Rp 500 ribu,” ujarnya, Senin (29/9/2025).
Selain Yatno, sedikitnya sembilan warga lain ikut menggarap tanah bengkok dengan total luas sekitar 6 hektar.
Sesuai aturan, sekretaris desa yang sudah berstatus PNS wajib mengembalikan separuh bengkok ke desa karena sudah mendapat gaji dari negara. Sekdes Kalirejo, Riali Santoso, diketahui diangkat sebagai PNS sejak 2009.
Bendahara desa, Lasiyem, membenarkan ada pengembalian sebagian tanah bengkok. Namun ia mengaku tidak tahu pasti besarannya.
“Memang ada pengembalian, tapi detailnya kami tidak tahu. Itu urusan panitia,” kata Lasiyem.
Sementara itu, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kalirejo menegaskan tidak pernah menerima laporan hasil lelang tanah bengkok. Bahkan, BPD mengaku sudah menyurati Bupati Grobogan pada 2024, tetapi tidak mendapat jawaban.
“BPD tidak pernah menerima laporan. Padahal panitia wajib menyampaikannya. Kami bahkan sudah menyurati bupati, tapi tidak ditindaklanjuti,” ujar salah satu anggota BPD.
Dengan rata-rata harga sewa Rp 3 juta per seperempat bau per tahun, potensi pendapatan desa dari tanah bengkok ini seharusnya signifikan. Selama 16 tahun, desa diperkirakan kehilangan pemasukan hingga Rp 832 juta.(*)
Pos Terkait
Trending Post
Tidak ada komentar